Sabtu, 20 Desember 2014

Politic Finesse


Kita sering mendengar pepatah “ bila ingin abadi, tulislah sebuah buku”. Sedikit menimpali pepatah tersebut, penulis memiliki pemahaman baru mengenai “keabadian” yakni “jika ingin abadi, berpolitiklah”. Kesannya memang begitu empiris-materialis sekali. Namun jangan berprasangka buruk terlebih dahulu. Mari kita kaji substansi dari politik dan membuat nama seseorang menjadi seolah-olah abadi meskipun dia sudah mati.

Kodrat manusia sebagai mahluk sosial (homo homini socious) memang benar adanya, namun tidak dipungkiri politik akan menjadi bumbu di dalamnya. Politik tumbuh menjadi momok bagi publik karena pelaku politik yang menjalankan misi homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi sesamanya telah membuat politik yang semula sebagai seni bersosialisasi menjadi senjata dalam bersosialisasi.

Penulis coba kutip pemikiran dari St. Thomas Aquinas yang mengembangkan pemikiran Aristoteles mengenai dasar filsafat politik adalah alam (nature):

... semua makhluk dalam tingkatan tertentu, terlibat dalam hukum alam sejauh mereka mendapatkan dari hukum tersebut kecenderungan tertentu pada tindakan –tindakan dan tujuan-tujuan yang pantas bagi mereka. Tetapi, di antara makhluk-makhluk tersebut, makhluk rasional (manusia) tunduk pada hukum ketuhanan dengan cara yang khusus; mereka sendiri adalah pelaku dalam hukum ini, dalam arti mereka mengendalikan tindakan mereka sendiri serta tindakan makhluk lain.

Dalam kutipan pemikiran St. Thomas Aquinas tersebut tampak hakikat politik adalah mengenai kendali, kendali yang dijalankan manusia atas hukum ketuhanan terhadap diri sendiri maupun manusia yang lain. Kutipan ini seolah-olah identik dengan pola kepemimpinan. Namun bagi penulis, menjadi seorang yang menjalankan politik tidaklah harus menjadi pemimpin. Karena mengendalikan lebih berkorelasi dengan memiliki kuasa atas sesuatu/ seseorang, sedangkan pemimpin sendiri bisa dikendalikan oleh politik (yang idealnya tunduk pada hukum ketuhanan).

Mengenai dasar politik terhadap hukum ketuhanan, secara “kulit” hal ini sangat mudah dicitrakan oleh pelaku politik saat ini. Dengan demikian, secara substansi, hal tersebut juga bisa dirasakan melalui hukum ketuhanan. Melakukan telaah atau literasi terhadap citra politikus tentang peran politiknya yang berdasar hukum ketuhanan akan sulit bila landasan yang kita cari hanyalah dari hukum “kemanusiaan” belaka.

Di Indonesia yang etnis-nya “Divergent” ini, memang memiliki tantangan yang cukup besar dalam meliterasi hukum ketuhanan di ruang lingkup politik. Bagi penulis, satu hal yang perlu diyakini dalam menjunjung hukum ketuhanan di ranah politik adalah antar pemain politik tidak bisa menyombongkan hukum ketuhanan yang mereka usung. Karena dengan begitu, bukankah substansi dari hukum ketuhanan dalam politik itu sendiri akan hilang? Dan alur politikpun kemudian akan mengacu pada misi homo homini lupus. Meski demikian, selayaknya untuk menjadi pribadi yang punya “peran” kita tidak boleh memandang politik dengan stigma negatif karena kita harus berkutat di dalamnya dan berusaha menjalankannya dengan substansi hukum ketuhanan.

Daftar Pustaka
Aquinas, Thomas. 1944. Basic Writings of St. Thomas Aquinas. New York: Random House

Schmandt, Henry, J. 1960. Political Philosophy. USA: The Bruce Publishing Company

1 komentar:

Ron mengatakan...

Pendapat yang menarik. :)